PULUHAN NAGARI DI SUMBAR AJUKAN RENCANA PEMEKARAN

2016-05-27 12:24:05     -     Afnilmahfuzi   |     View : 472
  No Image

Padang, (AntaraSumbar) Puluhan nagari yang terdapat di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah mengajukan usul pemekaran sesuai wacana yang disampaikan oleh pemerintah provinsi satu bulan terakhir.  "Ada yang menyampaikan secara tertulis dan ada yang masih secara lisan. Tetapi secara umum wacana pemekaran nagari disambut positif," kata Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sumbar Mardi di Padang, Rabu.  Meski demikian, dia tetap mengingatkan agar proses pemekaran berdasarkan kesepakatan semua unsur nagari dan memperhitungkan syarat sesuai aturan yang ada.  "Kesepakatan semua elemen nagari sudah pasti dibutuhkan. Kita tidak ingin nanti ada persoalan yang terjadi setelah pemekaran dilakukan," ujarnya.

 

Terkait syarat pemekaran, dia menjelaskan, jumlah penduduk satu nagari/desa minimal empat ribu jiwa, baik untuk nagari induk maupun nagari pemekaran.  "Untuk itu, paling tidak satu nagari/desa yang dimekarkan itu berpenduduk sembilan ribu jiwa. Sebenarnya untuk delapan ribu jiwa juga telah bisa, hanya saja pembagiannya tentu tidak bisa merata. Akan ada yang kurang dan ada yang lebih," ungkapnya.  Ia menambahkan, setelah kesepakatan elemen nagari dan jumlan penduduk memenuhi syarat, pemekaran diusulkan kepada Pemprov Sumbar. Setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi pemekaran, maka akan diterbitkan peraturan wali kota atau peraturan bupati.  Melalui peraturan bupati atau wali kota tersebut akan ditunjuk pelaksana tugas (plt) bagi nagari pemekaran, sementara untuk nagari induk akan tetap dijabat oleh wali nagari atau kades yang sama.  "Bupati tau wali kota akan menunjuk plt wali nagari/kades. Kemudian langsung melaksanakan fungsi pemerintahan," ujarnya.

 

Setelah terbentuk dan dijabat pelaksana tugas, nagari/desa tersebut akan dievaluasi setelah tiga tahun menjalankan pemerintahan.  "Jika layak untuk dijadikan nagari, maka akan ditetapkan menjadi nagari/desa yang mandiri melalui peraturan daerah kabupaten/kota," katanya.  Setelah tiga tahun dievaluasi dan dinyatakan layak, baru akan ditetapkan melalui perda.  Menurut dia, saat ini terdapat sebanyak 880 nagari atau desa di Sumbar. Jumlah itu pada umumnya hanya sesuai dengan nagari adat yang telah lama ada di Sumbar.  Pemekaran nagari sebelumnya telah pernah dilakukan di Sumbar, terakhir di Pesisir Selatan.  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Syafrizal mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemekaran nagari tersebut, karena akan berimbas positif pada besaran alokasi dana desa yang diterima.  "Sekarang, Sumbar dengan jumlah penduduk 5,3 juta jiwa dengan 880 nagari hanya mendapakan dana desa Rp600 miliar/tahun. Jumlah itu sangat sedikit dibanding Aceh yang hanya dengan penduduk 4 juta jiwa dengan desa 6.000 bisa memperoleh dana desa mencapai Rp5 triliun/tahun," katanya.  Ia berharap tiga tahun ke depan, akan banyak nagari pemekaran yang berdiri sehingga dana desa bisa diserap lebih maksimal.




© 2016 Website JDIH
Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Konsultan IT - Team eGovernment Provinsi Sumatera Barat