KNPI : PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL JANGAN SEKEDAR RETORIKA

2016-05-27 12:28:09     -     Afnilmahfuzi   |     View : 451
  No Image

Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat, Defika Yufiandra mengatakan bahwa penanganan kekerasan seksual yang marak beberapa waktu terakhir butuh langkah nyata, dan tidak sekedar retorika.

 
"Semua pihak bereaksi melakukan aksi nyata, agar tidak ada korban lagi. Mulai dari diri sendiri, keluarga, kelurahan, dan lingkungan lebih besar untuk meningkatkan rasa kepedulian bersama," ujarnya di Padang, Kamis.
 
Untuk aparat penegak hukum, katanya, harus segera melakukan pengungkapan dan memproses para pelaku kekerasan seksual, serta menerapkan hukum maksimal.
 
Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan peranannya dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual itu. Dikarenakan aksi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sejenisnya tak bisa dilepaskan dari faktor kemiskinan, dan rendahnya pengetahuan.
 
Program pemberdayaan masyarakat harus benar-benar dilakukan tepat sasaran, sehingga dijalankan sesuai tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, lanjutnya.
 
Salah satu langkah penting, tambahnya, dilakukannya pendataan valid yang kerap menyebabkan tumpang tindih, sehingga ada masyarakat yang tidak tersentuh dengan program peningkatan ekonomi tersebut.
 
Defika yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat tersebut, juga menilai pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas persoalan hukum juga diperlukan.
 
Sementara Ketua Al-Jam'iyatul Washliyah (Alwashliyah) Sumbar, Nurkhalis menilai bahwa persoalan kekerasan seksual tak bisa dilepaskan dari rendahnya keimanan.
 
Ini tantangan bagi kita semua untuk memegang teguh nilai-nilai keimanan yang diajarkan oleh agama. Bagaimana nilai-nilai Islam itu terus ditingkatkan, sebutnya.
 
Ia juga mengingatkan agar masyarakat sama-sama menjaga anak serta keluarga agar terhindar dari perbuatan biadab itu.
 
Bagi yang anaknya kuliah atau sekolah di tempat yang jauh, tidak dilepas begitu saja. Tetap harus dikontrol, meskipun terpisah dari orangtua, lanjutnya.




© 2016 Website JDIH
Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Konsultan IT - Team eGovernment Provinsi Sumatera Barat