Rakor Kabag Hukum Kab/Kota se Sumatera Barat

2016-06-01 08:33:51     -     Afnilmahfuzi   |     View : 429
  No Image

Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka klarifikasi terhadap Perda-Perda Kabupaten/Kota yang perlu disesuaikan, diganti/dibatalkan yang telah diinventarisir oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.  Hal ini sesuai dengan direktif Bapak Presiden RI yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Investasi atau Birokrasi, serta adanya Surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0085/M.PPN/03/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal pelaksanaan Simplifikasi regulasi Rakor ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan oleh Kepala Biro Hukum se Indonesia terkait pembatalan Perda Provinsi dan Kab/Kota yang diselenggarakan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sekaligus memimpin rakor ini berharap Kabupaten/Kota segera melakukan inventarisir dan identifikasi terkait Perda-Perda yang disesuaikan/diganti/dibatalkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, berarti Perda yang berlaku sejak tahun 2006. kata beliau saat ditemui dikantornya.

Selanjutnya, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat diharapkan segera untuk mencabut Perda yang tidak sesuai lagi dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang lebih tinggi, serta Perda yang Undang-Undang  sebagai pedomannyanya sudah dibatalkan oleh MK baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Rakor diikuti oleh Kabag Hukum pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yang dilaksanakan di lantai II  Escape Building Kantor Gubernur Sumatera Barat. 

 




© 2016 Website JDIH
Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Konsultan IT - Team eGovernment Provinsi Sumatera Barat